PEMBANGUNAN BERBASIS KEPENDUDUKAN DI SUMATERA BARAT RAIH PENGHARGAAN PEMERINTAH PUSAT
Kependudukan FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom(Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan & Pencatatan Sipil) 18 Juli 2017 17:40:47 WIB
PEMBANGUNAN BERBASIS KEPENDUDUKAN DI SUMATERA BARAT DIBERI PENGHARGAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
Metode pembangunan daerah yang berbasis pada kependudukan yang dilakukan di Sumatera Barat berbuah manis. Pada hari sabtu 15 juli 2017 gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan satyalencana bidang kependudukan dari Presiden Jokowi yang diserahkan Menko PMR Puan Maharani pada peringatan Hari Keluarga Nasional 2017 di Bandar Lampung.
Penghargaan ini membuktikan bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk, program keluarga berencana, program kesehatan ibu dan balita, program bidang pendidikan, program bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kenakalan remaja berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
inisiasi pertama yang dilakukan adalah dengan program Kampung KB di seluruh Kab/ Kota Sumatera Barat, dimana semua stakeholder pembangunan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diminta berpartisipasi mengisi dengan program/kegiatan terkait dengan konsep pembangunan spasial/wilayah yang menjadikan penduduk sebagai subjek Dan objek pembangunan di daerah tersebut.
Sudah dikeluarkan SK Gubernur tentang perencanaan, pelaksanaan dan monev Kampung KB di Sumatera Barat untuk menghadapi target pendirian Kampung KB di setiap Kecamatan pada tahun 2017 ini. Selanjutnya juga sdh disampaikan Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota, Kepala SKPD lingkup Provinsi dan BUMN yang ada di Sumatera Barat untuk mensinergikan program/kegiatannya dalam mendukung Kampung KB.
Keberhasilan ini juga akan berdampak pada perobahan orientasi perencanaan pembangunan daerah yang menjadikan penduduk dan keluarga sebagai stakeholder pertama yang harus diserap, di inventarisir dan dicarikan solusi permasalahannya dengan program2 Pemerintah Daerah, sehingga program2 yang di desain nantinya akan dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Agenda2 Gubernur, wakil gubernur dan kepala OPD ke daerah dengan berbagai tujuan, tidak bisa dilepaskan dari tujuan untuk melihat, mendengar dan mencarilan solusi keluhan masyarakat, keluhan keluarga, keluhan kelompok masyarakat, yang karena aksesibilitasnya kepada pengambil keputusan terbatas, tidak dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik sehingga tidak terdata dan tidak teridentifikasi dengan optimal dalam program2 yang dilaksanakan selama ini.
Dinas PPKBKPS dalam sebagai OPD yang bertanggung jawab mengkoordinasikan hal tersebut akan selalu berupaya utk meyakinkan semua pihak untuk menyadari pentingnya pembangunan berbasis kependudukan ini, sehingga program2 yang di susun oleh setiap OPD dan instansi terkait lainnya benar2 merupakan program yang direncanakan oleh dan untuk masyarakat.