Berita Utama TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 10 Juli 2018 10:24:23 WIB

---

Dikatakan oleh Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Drs. La Ode Ahmad Palombo, AP, M.Si, dinamika politik yang berkembang di daerah perlu dicatat dalam sebuah database besar. Khususnya jelang pelaksanaan pemilu 2019, beliau menambahkan bahwa tiap tahapan pesta demokrasi tersebut merupakan momen penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah terutama oleh kesbangpol daerah.

Oleh karena itu, Kemendagri mengembangkan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (Simpoldagri) dan aplikasi ini diperkenalkan kepada jajaran kesbangpol daerah dalam Rapat Pengembangan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (Simpoldagri) di Jakarta pada Kamis (27/07) lalu.

Laode menambahkan, pemilukada 2018 yang baru saja dilalui di 171 daerah di Indonesia pada Juli lalu telah menyimpan banyak momen penting dan berharga yang idealnya tersimpan dengan baik di Simpoldagri. Termasuk data tentang perkembangan politik di daerah yang bisa digunakan sewaktu waktu sebagai referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan.

Memasuki tahapan pemilu 2019, menurut La Ode, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 4 – 10 Agustus 2018 merupakan momen berharga, termasuk pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu.

Simpoldagri ini nantinya akan berisi tentang informasi partai politik, kelompok pendukungnya termasuk ormas pendukungnya, geliat dan aksi aksi politik serta persoalan persoalan sosial politik yang mesti tersimpan dengan baik. Idealnya, masing masing daerah juga memuat profil kepala daerahnya lengkap dengan data tentang masa akhir jabatan maupun pendukungnya dalam simpoldagri.

La Ode mengatakan, artinya Kmendagri bersama daerah akan memiliki sebuah dashboard besar berisi informasi informasi perkembangan politik di daerah. Selain itu, simpoldagri juga berguna untuk meng-counter hoax, hingga informasi informasi yang menyangkut tentang dinamika politik dalam negeri dapat dirujuk dari aplikasi ini.

Kemendagri mengharapkan, melalui simpoldagri ini, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat maupun daerah akan menghasilkan sistem politik yang bermartabat. Jika sistem ini telah diterapkan dengan baik, maka Menteri Dalam Negeri juga dapat memantau perkembangan daerah dari mana saja.

• Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal Sumatera Barat
• Sambutan Menteri Dalam Negeri Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVIII
• Sambutan Menteri Dalam Negeri Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVIII
• Pemaparan Hasil Upgrading (Peningkatan) Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)
• Penganggaran Komisi Informasi Provinsi/Kab/Kota dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah