Berita Utama Satria Oki Sanjaya, S.I.Kom.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 08 April 2026 20:32:43 WIB

---

Padang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027 di Auditorium Istana Gubernur pada Rabu (08/04/2026).  Musrenbang dihadiri Oleh Gubernur dan Wagub Sumbar beserta jajaran OPD Lingkup Pemprov Sumbar, Bupati dan Walikota se-Sumbar, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, hingga perwakilan berbagai elemen masyarakat Sumbar. 

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam sambutannya mengungkapkan fondasi ekonomi Sumatera Barat sedang diuji pasca bencana hidrometeorologi sehingga perlunya fokus dalam pemulihan pembangunan di wilayah bencana. 

“Total kerusakan dan kerugian dari bencana mencapai Rp 33,5 Triliun dan total kebutuhan sekitar  Rp 21,44 Triliun. Ini menjadi krusial karena wilayah yang terdampak bencana menyumbang 40 persen dari PDRB Sumatera Barat, yang meliputi Kota Padang, Agam,  Padang Pariaman,” Ungkap Mahyeldi. 

Mahyeldi juga mengungkapkan target ekonomi Sumatera Barat tahun 2026 mencapai 5,7 persen dengan menjalankan berbagai strategi holistik, 

“Strategi ini diibaratkan oleh satu pilar yang kokoh, pilar utama terdiri dari hilirisasi agroindustry, Pariwisata dan Ekonomi Hijau, Serta Digitalisasi UMKM. Semua pilar ini disangga oleh fondasi utama yakni penanganan mitigasi bencana.” ungkap Mahyeldi. 

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengungkapkan projek strategis nasional yang ada harus bisa memulihkan ekonomi masyarakat Sumbar.

“Investasi padat karya untuk pemulihan dan pertumbuhan ini dirancang agar setiap rupiah yang masuk tidak hanya membangun fisik, tetapi menjadi instrumen pemulihan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja secara masif sekaligus memperkuat infrastruktur strategis daerah”, terang Vasko.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menyoroti pentingnya penanganan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat. Ia mengungkapkan adanya rencana pembentukan badan khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi, serupa dengan model BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) di Aceh.

​"Untuk tahun 2026, penanganan masih dilakukan oleh Satgas bersama kementerian terkait dan Pemda. Namun, untuk tahun 2027 dan 2028, ada kemungkinan dibentuk Badan Rekonstruksi untuk mengurangi beban Satgas serta memudahkan koordinasi implementasi di lapangan," ungkap Medrilzam. (sat/diskominfotik sumbar)

• Pemprov. Sumbar Adakan Bintek Penataausahaan Pramu
• Diperta Sumbar Gelar Forum Perbenihan Tanaman Pangan
• Dalops Dishubkominfo Sumbar Lakukan Razia Pengendara
• Dinas Perkebunan Prov Sumbar berpatisipasi dalam Pawai Pembangunan dalam rangka HUT RI ke 69
• Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat Laksanakan Pelatihan Pengembangan Desain Tenun