Aplikasi Program Sosial ARNES BASRI, S.Kom(Dinas Sosial) 11 Agustus 2016 12:38:57 WIB

---

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENILAIAAN PSKS (KARANG TARUNA, ORSOS, PSM DAN TKSK ) BERPRSETASI

TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

 

Padang. Dinas Sosial mengadakan Kerangka Acuan Kegiatan Penilaian PSKS ( Karang Taruna, Orsos , PSM dan TKSK ) Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2016 di The Axana Hotel Padang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15Juli 2016. Dalam Acara ini dihadiri oleh Penilaiaan PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM dan TKSK Berprsetasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016) dengan jumlah Peserta 38 Orang, Panitia 4 orang dan Tim Juri 8 orang. 

 

Maksud dan Tujuan Kerangka Acuan Kegiatan Penilaian PSKS ( Karang Taruna, Orsos , PSM dan TKSK ) Tingkat Provinsi Sumatera Barat :

1. Untuk mejaring Karang Taruna, Orsos, PSM dan TKSK yang memiliki prestasi dibidang kesejahteraan sosial guna dijadikan contoh dalam upaya meningkatkan kinerjanya.
2. Meningkatnya kemampuan Karang Taruna, Orsos, PSM dan TKSK untuk melaksanakan evaluasi diri (Self Evaluation) Memberikan penghargaan (Reward) kepada Karang Taruna, Orsos, PSM dan TKSK yang telah menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik.

 

Narasumber dari acara tersebut adalah dari  Karang Taruna, Orsos , PSM dan TKSK. 

 

Hasil yang yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Penilaiaan PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM dan TKSK Berprsetasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016) adalah :

-       Termotifasinya Karang Taruna, Orsos, PSM dan TKSK untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

-       Terevaluasinya PSKS/Pilar-pilar Kesejahteraan Sosial dalam rangka memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Masyarakat.

-       Terseleksi PSKS yang berprestasi untuk Tingkat Sumatera Barat dan menjadi Utusan Penilaian PSKS Berprestasi di Tingkat Nasional yang     diselenggarakan oleh Kementerain Sosial RI.

 

 

• PERKEMBANGAN LUAS TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2010
• PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2010
• PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011
• PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2011
• PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011