PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Berita Terkait Lainnya :
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 19 TAHUN 2010 TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR
- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
- PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT